INFOBATANGHARI.COM - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024, dengan sasaran strategis ibu hamil dan anak berusia 0 - 23 bulan, atau rumah tangga 1.000 HPK.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan prevalensi stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%.
Hal itu diungkapkan dalam Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis 27 Juni 2024.
Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Batanghari yang juga Ketua TPPS Batanghari, Bakhtiar.
Baca Juga: Fadhil : Saya Berharap Tamatan SD Bisa Baca Tulis Huruf Alquran
Angka ini berhasil diturunkan menjadi 21.6% pada 2022, dan 21,5% pada 2023. Meski demikian, penurunan ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, sehingga perlu kerja ekstra untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024.
Mengutip arahan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada rapat tim pengarah dan pelaksanaan TPPS Pusat, Maret 2024, agar dilakukan analisis penyebab terjadinya perlambatan penurunan prevalensi stunting dalam 2 tahun terakhir.
Arahan selanjutnya dikemukakan kembali pada Rakernas Bangga Kencana dan PPS 2024. Wapres Ma’ruf Amin memberi arahan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik capaian, pembelajaran maupun rekomendasi, agar program yang sudah dilakukan berlanjut dan prioritas.
Guna mempercepat penurunan prevalensi stunting, arahan itu ditindaklanjuti dengan program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Program ini merupakan gerakan bersama, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, serta TPPS daerah dari tingkat provinsi hingga desa.
Intervensi serentak ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi, serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.
Dalam melakukan percepatan, pendekatan multi sektor di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi poin kunci. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah terbentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, harus kerja bersama secara gotong royong meningkatkan cakupan pengukuran dan penimbangan catin, baduta/balita di posyandu.
TPPS memiliki peranan penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri harus senantiasa melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan melakukan upaya-upaya penurunan stunting, sesuai peranan masing-masing.
Di samping peranan TPPS, begitu banyak pihak yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana. Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, BKKBN bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penguatan TPPS dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, sekaligus ajang praktik, baik antar TPPS di tingkatan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. ***
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
