DPRD Batanghari Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPD

Reporter: Devi Safitry | Editor: Devi Safitry
DPRD Batanghari Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPD
Batanghari

INFOBATANGHARI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari menggelar paripurana dalam rangka pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.

Pada Paripurna tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin, Sekretaris Dewan M. Ali, Para Anggota DPRD, tampak hadir juga Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para tamu undangan lainnya.

Dari sembilan Fraksi DPRD yang ada, salah satu Fraksi DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Fraksi atau PKS yang dibacakan oleh Asnawi menyampaikan, pihaknya mengapresiasi atas capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari target sebesar 1.357 Trilyun Rupiah Lebih terelisasi 93,26 %, terutama pada Pos Pendapatan Transfer yang rata-rata diatas 90%.

"Namun kami menemukan masih rendahnya realisasi pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang menurun dari tahun sebelumnya yang hanya tercapai 67.46 %, mohon penjelasan apa yang menyebabkan realisasi pendapatan asli Daerah (PAD) cukup rendah pada tahun 2022 ini, tentunya ini menjadi PR pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun berikutnya," ujarnya.

Baca Juga: Fadhil Arief Buka Kejuaraan Karate Batanghari Cup 2022

Selanjutnya Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Quzwaini M mengatakan, tentang Pembayaran denda keterlambatan pada kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2022 kemarin yang mana dapat menambah pendapatan kas Daerah jika dilaksanakan dengan tepat.

"Yang kedua kami juga menyoroti soal kekurangan mutu dan volume pada 22 paket pekerjaan yang ada di dinas PUTR dan Perkim yang menurut kami kurang memadai. Kedepannya kami harap agar bisa di awasi dengan baik lagi sehingga kita tidak di rugikan dalam hal ini,"jelasnya.

"Selanjutnya kami ingin memberikan saran tentang penata usahaan serta pengamanan asset tetap yang ada di Batang Hari yang menurut kami belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset kita belum kita kuasai dengan alasan yang tidak relevan," lanjutnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya