INFOBATANGHARI.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anita Yasmin meminta agar Pemerintah Kabupaten Batanghari segera menindaklanjuti catatan atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan rapat paripurna di Gedung DPRD Batanghari, Rabu (7/6/2023).
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut. Namun memang kita ada beberapa catatan dari BPK dan ini wajib ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengatakan, beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti tersebut yakni terkait dengan anggaran pinjaman daerah.
Baca Juga: Fadhil Arief Buka Kejuaraan Karate Batanghari Cup 2022
“Beberapa item ini perlu dibahas antara TAPD dan badan anggaran untuk terus memantau hal ini berjalan dengan sesuai dengan perundang-undangan. Secara umum sebetulnya catatan itu dari hasil LHP kemarin terkait dengan beberapa pinjaman daerah yang kurang volume,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan beberapa catatan lain terkait dengan potongan BPJS Ketenagakerjaan hingga aset-aset milik pemerintah daerah yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat juga harus segera diselesaikan.
“Untuk aset, lebih ke yang tidak bergerak, seperti tanah Pemda yang sertifikatnya atas nama pribadi,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
-1.jpg?width=336&height=188)
